PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI PELAKU E-COMMERCE SETELAH DICABUTNYA PMK-210/PMK.010/2018

Abstract

Di era internet saat ini, kegiatan perdagangan mengalami perubahan proses bisnis. Saat ini perdagangan tersebut sudah beralih ke perdagangan secara elektronik (e-commerce). Perdagangan e-commerce merupakan perdagangan yang dilakukan melalui jaringan elektronik, dalam hal ini jaringan internet. Penjual dan pembeli dalam perdagangan e-commerce tidak bertemu secara langsung sehingga transaksi perdagangan tersebut tidak terlihat secara kasat mata. Agar terciptanya kesetaraan pemenuhan kewajiban perpajakan antara pedagang konvensional dengan pelaku e-commerce, Kementerian Keuangan menerbitkan aturan mengenai perdagangan secara e-commerce melalui PMK-210/PMK.03/2018. Ketentuan tersebut seharusnya dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2019, namun sebelum aturan tersebut dilaksanakan,  aturan tersebut dicabut karena terdapat beberapa hal. Wajib Pajak pelaku e-commerce pun kebingungan dengan dicabutnya ketentuan tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku e-commerce setelah dicabutnya PMK-210/PMK.010/2018. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan mendeskripsikan literatur yang terkait dengan perpajakan bagi pelaku e-commerce. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku e-commerce tetap harus melaksanakan ketentuan perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pelaku e-commerce harus mendaftarkan diri, menghitung sendiri, menyetor sendiri, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan prinsip self assesment di Indonesia. Apabila hal tersebut tidak dijalankan, DJP dapat menerbitkan ketetapan pajak meskipun Wajib Pajak pelaku e-commerce belum memiliki NPWP.

Kata kunci:pajak, e-commerce, perdagangan